Kematian Afif Maulana Direkayasa, Kapolda Sumbar Beri Bantahan

Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono soal kematian Afif Maulana yang diduga dianiaya polisi. (Foto : Humas Polri)
Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono soal kematian Afif Maulana yang diduga dianiaya polisi. (Foto : Humas Polri)

Kapolda Sumatera Barat (Sumbar), Irjen Pol. Suharyono membantah telah merekayasa kematian Afif Maulana (13). Dugaan rekayasa kasus tersebut disampaikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.

“Polda Sumbar sampai saat ini, bahkan sejak awal (kasus), tetap konsisten menyatakan bukan rekayasa. (Kematian Afif Maulana) berdasarkan fakta-fakta dan saksi-saksi yang ada di TKP,” kata Suharyono ketika dikonfirmasi, Kamis (4/7).

Suharyono dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polri atas dugaan tindak pelanggaran kode etik dalam mengusut kematian Afif. Suharyono tidak ambil pusing, dia mengklaim pihaknya tengah mencari fakta.

| Baca Juga : Fakta Pelajar Tewas di Padang, Kompolnas Akui Ada Penganiayaan

“Jadi, tidak pernah ada menutup-nutupi anggota yang salah untuk dibuat tidak bersalah, atau menutupi anggota yang menyimpang kemudian kita tidak melakukan penegakan hukum,” ujar Kapolda Sumbar.

Buktinya, kata dia, sebanyak 17 anggota telah dinyatakan melanggar disiplin. Namun, dia menekankan pelanggaran itu bukan terjadi di Jembatan Kuranji melainkan di Polsek Kuranji.

“Yang di atas Jembatan Kuranji itu diembus-embuskan media seolah-olah kejadian Afif Maulana adalah pasca kejadian di Polsek Kuranji. Padahal Afif Maulana enggak pernah diamankan di Polsek Kuranji, wong polisi saja nggak pernah melihat Afif Maulana,” terang dia.

Dia turut menyebut, dugaan kuat Afif Maulana tewas dikarenakan melompat dari atas jembatan Kuranji. Hal itu diperkuat dengan informasi dari teman Afif, Aditya yang mengaku diajak korban untuk melompat ke sungai pada detik-detik terakhir untuk menyelamatkan diri.

| Baca Juga : Kematian Afif Maulana Diduga Disiksa, Keluarga Minta Otopsi Ulang 

“Itu lah poin-poin yang kami pertahankan hingga detik ini,” ungkap dia. 

Suharyono mengaku siap menerima masukan dan fakta-fakta dari siapa pun asalkan tak mengada-ada. “Maksudnya jangan sampai yang dihadapkan ke polisi itu kesaksian-kesaksian yang dikarang-karang gitu tapi yang memang fakta di lapangan seperti itu,” ucap Suharyono.

Di lain sisi, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan telah mendesak Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencopot Kapolda Sumbar, Irjen Suharyono imbas kasus kematian Afif Maulana (13) yang dinilai tidak transparan.

Kapolda Sumbar dinilai menghalang-halangi penegakan hukum serta melindungi para pelaku anggota polisi yang diduga turut menyiksa Afif hingga tewas.

“Mendesak Kapolri untuk segera mencopot Irjen Suharyono dari jabatan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat,” kata Direktur LBH Padang Indira Suryani, dalam keterangan pers, Selasa (02/07).

Tidak hanya itu, Kapolri juga diminta memberhentikan para terduga pelaku yang ikut terlibat praktik penyiksaan hingga mengakibatkan tewasnya Afif Maulana.

Polda Sumbar dikecam atas aksi intimidasi yang dilakukan pihaknya terhadap pers dan masyarakat dalam proses pengungkapan kematian Afif ini.

“Mendesak agar Polda Sumbar menyampaikan permintaan aaf secara terbuka atas tindakan tak profesional dalam proses penegakan hukum dan mewujudkan keadilan serta kepastian hukum bagi korban,” ucap Indira. 

| Baca Juga : Status Tersangka Berpotensi Gugur, Pegi Setiawan Bakal Bebas

Indira juga mendesak agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Ombudsman, KPAI dan LPSK turut aktif memantau perkembangan proses hukum kematian Afif ini. 

“(Juga) mendesak Komisi III DPR RI segera memanggil Kapolri pada rapat kerja publik untuk memberikan pertanggungjawaban tentang seluruh rangkaian dugaan terjadinya penyiksaan terhadap Afif dan 17 anak lainnya,” tandas Indira.

Sebenarnya, bukan kali ini saja kepolisian di sumatra barat mendapat sorotan publik. Pada 2022 lalu, Institusi Polri sempat digemparkan atas keterlibatan eks Kapolda Sumatra Barat, Irjen Teddy Minahasa dalam peredaran narkotika berjenis sabu.

Teddy ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada, 24 Oktober 2022 lalu lantaran menerima uang hasil penjualan sabu senilai 27.300 dollar Singapura atau Rp 300 juta dari eks Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara. 

Atas keterlibatan tersebut, Majelis hakim memvonis Teddy Minahasa penjara seumur hidup dalam perkara peredaran sabu tersebut, dan menyebabkan mantan Karopaminal Divpropam Polri tersebut lolos dari hukuman maut.

Hakim Jon menyatakan, Teddy melanggar Pasal 114 Ayat ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. 

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan,” kata Hakim Jon dalam persidangan, Selasa (9/5/2023) silam.

| Baca Juga : Polda Jabar Ungkap Pegi Setiawan Bukan Korban Salah Tangkap

Hakim juga memvonis AKBP Dody Prawiranegara dengan hukuman 17 tahun penjara serta denda sebesar Rp 2 miliar. Vonis yang diterima Dody juga lebih rendah dibandingkan tuntutan. “Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar Rp 2 miliar,” ujar Hakim Jon di PN Jakarta Barat, Rabu (10/5/2023) lalu. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here